Kritik Kebijakan Kurikulum Merdeka |By: Herman Dr


Kritik Kebijakan Kurikulum Merdeka

1.       Evaluasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Kalau kita perhatikan dari hasil kajian di Kemendikbudristek mereka menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya itu terlalu luas, materinya terlalu banyak, muatannya berat, bahkan buku-buku teksnya banyak dan administrasinya berat.

Sedangkan kurikulum darurat, dari hasil kajian Kemendikbudristek, itu dikatakan kurikulum itu hasilnya baik. karena dapat mengurangi learning loss selama pandemi. Sehingga muncul sebuah persoalan bahwa seandainya kurikulum darurat itu baik, kenapa bukan kurikulum darurat itu yang dilanjutkan.

Kalau kurikulum 2013 itu sangat banyak isi, materi, muatan dan beban administrasi, kenapa solusinya harus menawarkan kurikulum alternative, bukan menata kembali isi kurikulum, menata muatan materi dan kemudian menyederhanakan administrasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru.

Dari sini muncul persoalan bahwa penawaran kurikulum merdeka ini kurang tepat, karena justru tidak menjawab pertanyaannya. Karena dari hasil evaluasi kementrian, baik isi, materi hingga muatannya terlalu luas. Juga dalam proses pelaksanaan K-13 itu ada masalah sosialisasi, sehingga sosialisasi dan pelatihan yang seharusnya diintensifkan, bukan merubah kurikulum.

2.       Uji coba kurikulum merdeka.

Kurikulum merdeka awalnya adalah kurikulum prototipe yang diujicobakan di sekolah-sekolah penggerak. Namun sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh tentang keampuhan Kurikulum Merdeka untuk mengatasi Learning Loss.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang ditetapkan terbatas di sekolah penggerak, yang sebelumnya disebut kurikulum prototipe tetapi kemudian saat ini diresmikan sebagai kurikulum merdeka.

Tahapan uji coba secara terbatas ini di dalam naskah kajiannya belum menyeluruh karena kami melihat pembelajaran berbasis proyek dokumennya baru muncul setelah semester awal. Sehingga di sekolah-sekolah penggerak itu mereka belum memiliki panduan yang utuh dan lengkap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Bahkan hasil dari kurikulum merdeka ini tidak ada. kecuali ada hasil dari survei persepsi yang dilakukan terhadap Bapak Ibu guru.

Jadi terkait hasil implementasi Kurikulum Merdeka, kita belum melihat sebenarnya kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Dan seandainya sudah ada, dapat proses pengembangan kurikulum, ketika sudah ada catatan terhadap implementasi terhadap kurikulum sebelumnya, maka harus diperbaiki dan diujicobakan lagi secara terbatas satu tahun untuk kemudian diuji apakah sudah efektif, baru kemudian diterapkan dalam skala yang besar.

Kurikulum ini diujicobakan secara terbatas, hasilnya belum begitu meyakinkan, tetapi kemudian sudah diterapkan dalam skala besar.

3.       Tidak ada bukti ilmiah untuk membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka itu efektif.

Klaim bahwa kurikulum merdeka itu efektif tidak meyakinkan, dan tidak ada bukti-bukti ilmiah argumentative yang diperoleh melalui metode penelitian yang meyakinkan. Ada 3 alasan

-          Metode untuk membuktikan bahwa kurikulum merdeka itu efektif masih dipertanyakan karena dilakukan melalui survei persepsi dan studi etnografis. Kalau efektivitas dinilai dari hasil belajar, maka asesmen tentang hasil belajar yang berkelanjutan dari proses kurikulum merdeka ini belum dilakukan, sehingga kita sebenarnya belu, tahu. Maka, kenapa tiba-tiba ditawarkan kurikulum merdeka secara nasional, tentu saja mengkhawatirkan dan patut dipertanyakan.

-          Sasaran-sasaran sebagian besar sekolah yang menjadi sekolah penggerak/menerapkan kurikulum merdeka ini adalah sekolah-sekolah yang sudah bagus berakreditasi A dan B serta sarana prasarana, guru, kualifikasi dan segala yang berhubungan dengan itu sudah cukup bagus.

-          Kurikulum merdeka ini proses pendampingannya memang bagus. Karena kementrian memilih instruktur, dan instruktur ini dipilih dari orang-orang yang non kementerian, bukan widyaiswara seperti biasanya. Tetapi membuka kepada semua orang yang biasa melatih, lalu kemudian diberi materi, kemudian ada pendampingan intensif selama 9 bulan in on di hotel maupun disekolah, lalu juga ada panduan-panduan yang didampingi secara intensif selama 9 bulan dengan total waktu 57 jam pelatihan. Namun persoalannya adalah apakah yang membuat kurikulum merdeka itu bagus ialah karena inheren di dalam struktur kurikulumnya itu sendiri atau proses pelatihannya. Sehingga memaksakan kurikulum ini pada semua sekolah tanpa pendampingan dan proses pelatihan yang sama itu akan menjadi bencana bagi sekolah-sekolah.

4.       Pembelajaran berbasis project

Pembelajaran berbasis project yang diintegrasikan di dalam keseluruhan kurikulum mengandaikan adanya pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan, karena itu tidak akan mudah bagi guru seandainya tidak pernah melakukan pelatihan yang disebut pembelajaran berbasis project. Jadi, masalah pembelajaran berbasis project ini terkait dengan kesiapan guru, kesiapan sekolah, lalu kemudian uji coba pembelajaran berbasis project di sekolah penggerak kalua kita melihat laporan-laporan yang di dalam naskah kajian yang diterbitkan Kementerian, itu sebagian besar sekolah penggerak yang pada tahap pertama (tahap peranganan Tim)[1] walaupun memang sudah ada yang melaksanakan, namun sebagian besar belum. Sehingga dari sini timbul persoalan apakah pembelajaran berbasis project ini akan efektif dan efisien tanpa pelatihan.

5.       Persoalan tunjangan sertifikasi guru

Ternyata ketika mereka menerapkan model pembelajaran sekolah penggerak, dengan adanya mata pelajaran peminatan, ada beberapa guru tidak mendapatkan siswa, tidak mendapatkan kelas sehingga jam mengajarnya di bawah 24 jam.

6.       Konsep tentang Capaian Pembelajaran (CP) di dalam Kurikulum Merdeka.

Terdapat ketidakseragaman CP yang ada didalam dokumen terkait. Ada yang memiliki isi, elemen, sub elemen dan CP, sementara yang lain hanya elemen dan CP saja dan proses penjelasannya masih sangat rumit, muatannya sangat banyak, sehingga menjadi persoalan apa yang disederhanakan dalam CP ini, padahal kementerian mengatakan ada penyederhanaan dalam kurikulum merdeka.

Selanjutnya apabila disoal bahwa materi dalam K-13 itu terlalu berat, maka hal ini bisa dipertanyakan dengan fakta bahwa jika sebelumnya KI-1, KI-2, KI-3, KI-4 itu dibeda-bedakan dibentuk di dalam kolom table sehingga kelihatannya banyak dan panjang, sementara dalam K-M format nya dibuat koma, dan menyamping.

Dengan kata lain, perbedaannya hanya ada pada penulisannya, yang K-13 menggunakan table sementara yang K-M dibuat menyamping, namun isinya tetap sama beratnya, sehingga dikonklusikan bahwa penyederhanaannya tidak terlalu banyak. 

7.       Konsep fase pembelajaran.

Dalam K-M tidak ada lagi istilah naik kelas, namun naik fase. Jadi apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus dilakukan orang tua, dalam menentukan kenaikan fase pada anak.

8.       Administrasi yang disederhanakan

Kemendikbudristek (Nadiem Makariem) menuturkan bahwa RPP akan disederhanakan menjadi RPP 1 lembar. Namun pada sisi yang lain, K-M ini malah memberikan banyak pekerjaan baru bagi bapak Ibu guru yang menyita waktu dan energy terutama dalam membuat pembelajaran berbasis project. Dengan sistem pelaksanaan yang telah disebutkan di atas[2]. Maka dari itu persoalannya adalah jika mereka (guru pelaksana K-M) ini tidak diberikan pelatihan yang bagus, mereka jiga tidak akan dapat mendesain kurikulum operasional sekolah. Oleh karena itu, statemen memang mengatakan kalua administrasi disederhanakan namun pada sisi yang lain, administrasi justru menjadi semakin banyak. Selain itu administrasi tersebut (P5) tidak berkorelasi secara langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran

9.       Kurikulum harusnya fokus pada pembelajaran

Dengan artian bahwa fokus harus diutamakan pada penguatan guru, melalui pelatihan dan pengembangan. Namun faktanya adalah pelatihan dan pengembangan guru hanya dilakukan di sekolah penggerak dengan mekanisme dan pembiayaan yang tinggi.

10.   Pemilihan nomenklatur K-M

Pemilihan nomenklatur K-M ini menunjukkan motivasi jangka pendek dalam transformasi pendidikan.  Nomenklatur dalam k-m ini tidak netral, kental dengan program kementerian dan dikhawatirkan umurnya tidak panjang. Kalau merdeka adalah spirit, sebaiknya spirit itu ditata dalam filosofinya bukan di dalam nomenklatur.

 

Advice

Sebaiknya pemerintah membuat kurikulum ini menjadi Kurikulum Indonesia bukan merdeka, dengan alasan bahwa pada dasarnya kurikulum itu akan tarus berkembang secara continue, sehingga penataan substansinya harus diperhatikan. hal ini sesuai dengan pendapat atau pandangan Ki Hajar Dewantara tentang Trikons, Kontinuitas.

 

 



x

[1] Untuk membuat pembelajaran berbasis project itu harus ada perencanaan, membentuk tim, dan seterusnya.

[2] Penjelasan di Footnote 1.

Comments

Popular posts from this blog

Untuk Teman-Temanku di Pascasarjana (M) Lokal PAI C 23

Tokoh Pendidikan dan Pemikirannya #2 Lev Vygotsky |By: Herman Dr

Konsep Dasar Multiliterasi dan Pembelajarannya| By: Herman Dr