Kritik Kebijakan Kurikulum Merdeka |By: Herman Dr
Kritik Kebijakan Kurikulum Merdeka
1. Evaluasi
Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Kalau kita perhatikan dari hasil kajian
di Kemendikbudristek mereka menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 sebagaimana sudah
disebutkan sebelumnya itu terlalu luas, materinya terlalu banyak, muatannya
berat, bahkan buku-buku teksnya banyak dan administrasinya berat.
Sedangkan
kurikulum darurat, dari hasil kajian Kemendikbudristek, itu dikatakan kurikulum
itu hasilnya baik. karena dapat mengurangi learning loss selama pandemi.
Sehingga muncul sebuah persoalan bahwa seandainya kurikulum darurat itu baik,
kenapa bukan kurikulum darurat itu yang dilanjutkan.
Kalau kurikulum
2013 itu sangat banyak isi, materi, muatan dan beban administrasi, kenapa
solusinya harus menawarkan kurikulum alternative, bukan menata kembali isi
kurikulum, menata muatan materi dan kemudian menyederhanakan administrasi yang
harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru.
Dari sini muncul
persoalan bahwa penawaran kurikulum merdeka ini kurang tepat, karena justru
tidak menjawab pertanyaannya. Karena dari hasil evaluasi kementrian, baik isi,
materi hingga muatannya terlalu luas. Juga dalam proses pelaksanaan K-13 itu
ada masalah sosialisasi, sehingga sosialisasi dan pelatihan yang seharusnya
diintensifkan, bukan merubah kurikulum.
2. Uji
coba kurikulum merdeka.
Kurikulum
merdeka awalnya adalah kurikulum prototipe yang diujicobakan di sekolah-sekolah
penggerak. Namun sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh tentang
keampuhan Kurikulum Merdeka untuk mengatasi Learning Loss.
Kurikulum
merdeka merupakan kurikulum yang ditetapkan terbatas di sekolah penggerak, yang
sebelumnya disebut kurikulum prototipe tetapi kemudian saat ini diresmikan
sebagai kurikulum merdeka.
Tahapan uji coba
secara terbatas ini di dalam naskah kajiannya belum menyeluruh karena kami
melihat pembelajaran berbasis proyek dokumennya baru muncul setelah semester
awal. Sehingga di sekolah-sekolah penggerak itu mereka belum memiliki panduan
yang utuh dan lengkap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Bahkan hasil dari
kurikulum merdeka ini tidak ada. kecuali ada hasil dari survei persepsi yang
dilakukan terhadap Bapak Ibu guru.
Jadi terkait
hasil implementasi Kurikulum Merdeka, kita belum melihat sebenarnya
kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Dan seandainya sudah ada, dapat
proses pengembangan kurikulum, ketika sudah ada catatan terhadap implementasi
terhadap kurikulum sebelumnya, maka harus diperbaiki dan diujicobakan lagi
secara terbatas satu tahun untuk kemudian diuji apakah sudah efektif, baru
kemudian diterapkan dalam skala yang besar.
Kurikulum ini
diujicobakan secara terbatas, hasilnya belum begitu meyakinkan, tetapi kemudian
sudah diterapkan dalam skala besar.
3. Tidak
ada bukti ilmiah untuk membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka itu efektif.
Klaim bahwa
kurikulum merdeka itu efektif tidak meyakinkan, dan tidak ada bukti-bukti
ilmiah argumentative yang diperoleh melalui metode penelitian yang meyakinkan.
Ada 3 alasan
-
Metode untuk membuktikan bahwa kurikulum merdeka
itu efektif masih dipertanyakan karena dilakukan melalui survei persepsi dan
studi etnografis. Kalau efektivitas dinilai dari hasil belajar, maka asesmen
tentang hasil belajar yang berkelanjutan dari proses kurikulum merdeka ini
belum dilakukan, sehingga kita sebenarnya belu, tahu. Maka, kenapa tiba-tiba
ditawarkan kurikulum merdeka secara nasional, tentu saja mengkhawatirkan dan
patut dipertanyakan.
-
Sasaran-sasaran sebagian besar sekolah yang
menjadi sekolah penggerak/menerapkan kurikulum merdeka ini adalah
sekolah-sekolah yang sudah bagus berakreditasi A dan B serta sarana prasarana,
guru, kualifikasi dan segala yang berhubungan dengan itu sudah cukup bagus.
-
Kurikulum merdeka ini proses pendampingannya
memang bagus. Karena kementrian memilih instruktur, dan instruktur ini dipilih
dari orang-orang yang non kementerian, bukan widyaiswara seperti biasanya.
Tetapi membuka kepada semua orang yang biasa melatih, lalu kemudian diberi
materi, kemudian ada pendampingan intensif selama 9 bulan in on di hotel maupun
disekolah, lalu juga ada panduan-panduan yang didampingi secara intensif selama
9 bulan dengan total waktu 57 jam pelatihan. Namun persoalannya adalah apakah yang
membuat kurikulum merdeka itu bagus ialah karena inheren di dalam struktur
kurikulumnya itu sendiri atau proses pelatihannya. Sehingga memaksakan
kurikulum ini pada semua sekolah tanpa pendampingan dan proses pelatihan yang
sama itu akan menjadi bencana bagi sekolah-sekolah.
4. Pembelajaran
berbasis project
Pembelajaran
berbasis project yang diintegrasikan di dalam keseluruhan kurikulum
mengandaikan adanya pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan, karena itu
tidak akan mudah bagi guru seandainya tidak pernah melakukan pelatihan yang
disebut pembelajaran berbasis project. Jadi, masalah pembelajaran berbasis
project ini terkait dengan kesiapan guru, kesiapan sekolah, lalu kemudian uji
coba pembelajaran berbasis project di sekolah penggerak kalua kita melihat
laporan-laporan yang di dalam naskah kajian yang diterbitkan Kementerian, itu
sebagian besar sekolah penggerak yang pada tahap pertama (tahap peranganan Tim)[1]
walaupun memang sudah ada yang melaksanakan, namun sebagian besar belum.
Sehingga dari sini timbul persoalan apakah pembelajaran berbasis project ini
akan efektif dan efisien tanpa pelatihan.
5. Persoalan
tunjangan sertifikasi guru
Ternyata ketika
mereka menerapkan model pembelajaran sekolah penggerak, dengan adanya mata
pelajaran peminatan, ada beberapa guru tidak mendapatkan siswa, tidak
mendapatkan kelas sehingga jam mengajarnya di bawah 24 jam.
6. Konsep
tentang Capaian Pembelajaran (CP) di dalam Kurikulum Merdeka.
Terdapat
ketidakseragaman CP yang ada didalam dokumen terkait. Ada yang memiliki isi,
elemen, sub elemen dan CP, sementara yang lain hanya elemen dan CP saja dan
proses penjelasannya masih sangat rumit, muatannya sangat banyak, sehingga
menjadi persoalan apa yang disederhanakan dalam CP ini, padahal kementerian
mengatakan ada penyederhanaan dalam kurikulum merdeka.
Selanjutnya
apabila disoal bahwa materi dalam K-13 itu terlalu berat, maka hal ini bisa
dipertanyakan dengan fakta bahwa jika sebelumnya KI-1, KI-2, KI-3, KI-4 itu
dibeda-bedakan dibentuk di dalam kolom table sehingga kelihatannya banyak dan
panjang, sementara dalam K-M format nya dibuat koma, dan menyamping.
Dengan kata
lain, perbedaannya hanya ada pada penulisannya, yang K-13 menggunakan table
sementara yang K-M dibuat menyamping, namun isinya tetap sama beratnya,
sehingga dikonklusikan bahwa penyederhanaannya tidak terlalu banyak.
7. Konsep
fase pembelajaran.
Dalam K-M tidak
ada lagi istilah naik kelas, namun naik fase. Jadi apa yang harus dilakukan
guru, apa yang harus dilakukan orang tua, dalam menentukan kenaikan fase pada
anak.
8. Administrasi
yang disederhanakan
Kemendikbudristek
(Nadiem Makariem) menuturkan bahwa RPP akan disederhanakan menjadi RPP 1
lembar. Namun pada sisi yang lain, K-M ini malah memberikan banyak pekerjaan
baru bagi bapak Ibu guru yang menyita waktu dan energy terutama dalam membuat
pembelajaran berbasis project. Dengan sistem pelaksanaan yang telah disebutkan
di atas[2].
Maka dari itu persoalannya adalah jika mereka (guru pelaksana K-M) ini tidak
diberikan pelatihan yang bagus, mereka jiga tidak akan dapat mendesain
kurikulum operasional sekolah. Oleh karena itu, statemen memang mengatakan
kalua administrasi disederhanakan namun pada sisi yang lain, administrasi
justru menjadi semakin banyak. Selain itu administrasi tersebut (P5) tidak
berkorelasi secara langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran
9. Kurikulum
harusnya fokus pada pembelajaran
Dengan artian
bahwa fokus harus diutamakan pada penguatan guru, melalui pelatihan dan
pengembangan. Namun faktanya adalah pelatihan dan pengembangan guru hanya
dilakukan di sekolah penggerak dengan mekanisme dan pembiayaan yang tinggi.
10. Pemilihan
nomenklatur K-M
Pemilihan
nomenklatur K-M ini menunjukkan motivasi jangka pendek dalam transformasi
pendidikan. Nomenklatur dalam k-m ini
tidak netral, kental dengan program kementerian dan dikhawatirkan umurnya tidak
panjang. Kalau merdeka adalah spirit, sebaiknya spirit itu ditata dalam filosofinya
bukan di dalam nomenklatur.
Advice
Sebaiknya
pemerintah membuat kurikulum ini menjadi Kurikulum Indonesia bukan merdeka,
dengan alasan bahwa pada dasarnya kurikulum itu akan tarus berkembang secara
continue, sehingga penataan substansinya harus diperhatikan. hal ini sesuai
dengan pendapat atau pandangan Ki Hajar Dewantara tentang Trikons, Kontinuitas.
x
Comments
Post a Comment